REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD sudah mulai diterapkan pada Jumat (1/6). Pelarangan itu ditandai dengan penempelan stiker berwarna jingga di kaca bagian depan dan belakang mobil dinas tersebut.

Namun, tampaknya belum semua kementerian/ lembaga yang menerapkan hal tersebut. Pantauan Republika, di Istana Presiden hal tersebut belum tampak. Beberapa mobil dinas yang terparkir di halaman Sekretariat Negara tak terlihat satu pun mobil yang ditempeli stiker tersebut.

Lebih dari 10 mobil Kijang berplat merah terparkir rapi tetapi tak ada tanda stiker di bagian depan ataupun belakang mobil tersebut. Ada satu mobil Kijang yang terparkir di dekat pintu ke kompleks Istana Kepresidenan yang terlihat tertempel stiker berbunyi: Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi. Tetapi mobil tersebut bukanlah mobil dinas milik Istana. "Ini mobil punya Kementerian BUMN," kata supir berkaca mata yang enggan menyebut nama.

Ia mengatakan penempelan stiker itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, di lingkungan kementerian mobil dinas sangat jarang digunakan. Pengisian bahan bakarnya pun tidak dilakukan setiap pekan. Cara pengisiannya pun bukan dengan diberikan uang tunai, tetapi dengan uang tunai untuk segera dibelanjakan. "Kadang, hanya dua kali dalam satu bulan yang diisi full," katanya.

Hal serupa juga belum tampak di kompleks Istana Wakil Presiden. Mobil berplat merah belum terlihat ditempeli stiker non-subsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika