REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad mengatakan, personel Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (pengawas Syariat Islam/WH) harus menjadi contoh dalam penegakan disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS).

"Satpol PP dan WH harus menjadi pelopor dalam hal penegakan disiplin dan contoh teladan bagi PNS, bukan sebaliknya menjadi institusi pelanggar aturan," katanya di Idi Rayeuk, ibu kota Kabupaten Aceh Timur, Rabu.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam penertiban serta penegakan disiplin PNS dan peraturan daerah (qanun), kata Nasrullah, maka menjadi tantangan berat, khususnya bagi Satpol PP dan WH. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur dan Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa, kata bupati, telah berkomitmen melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam upaya penertiban PNS yang 'keluyuran' pada jam dinas.

"Saya minta agar Satpol PP dan WH harus mampu menjalankannya dengan baik. Jangan sampai pula, kita yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi atau menertibkan malah kita pula melanggarnya," tegas dia.

Nasrullah juga mengingatkan para petugas Satpol PP dan WH agar tidak menjadi pembicaraan masyarakat sebagai institusi yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan. "Kalau itu terjadi maka kita (Satpol PP dan WH) merupakan sebuah lembaga yang kehilangan kewibawaan, cibiran masyarakat," kata Nasrullah.

Sebuah negara atau daerah, menurut Nasrullah tidak akan baik jika aparaturnya sering melakukan pelanggaran, tidak mengetahui tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat. Di pihak lain, ia juga mengimbau para PNS di Satpol PP dan WH untuk terus menjaga kekompakan dan kebersamaan.

"Jadikan pekerjaan dan tugas sebagai pengabdian dan ibadah karena sebagai PNS telah diberi amanah untuk mengurus dan mengatur negeri ini," kata dia mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika