Rabu 30 May 2012 15:43 WIB

Camat Selingkuh dengan Oknum TNI, Massa Tuntut Mundur

ilsutrasi
ilsutrasi

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN - Puluhan warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (30/5), mendatangi kantor bupati setempat guna menuntut pemecatan Camat Jiwan yang diketahui suaminya berbuat asusila dengan pria lain.

Massa meminta kepada Bupati Madiun untuk menindak tegas Camat Jiwan, Puji Rahmawati, karena perilakunya dinilai telah meresahkan warga dan tidak layak sebagai seorang pemimpin masyarakat.

    

"Kami meminta Bupati Madiun untuk memberhentikan jabatan yang bersangkutan dari camat karena perbuatannya sangat tidak terpuji sebagai seorang pemimpin masyarakat. Selain dicopot dari jabatan, kami juga menuntut ia dipecat dari PNS," ujar koordinator aksi, Subari.

    

Kasus tindakan asusila Camat Puji Rahmawati dengan pria idaman lain (PIL), terkuak setelah foto dirinya yang sedang bermesraan dengan seorang pria anggota TNI-AD berpangkat Letkol, beredar di masyarakat.

    

Perbuatan asusila tersebut diperkuat dengan laporan resmi suami sang Camat Puji Rahmawati ke Inspektorat Kabupaten Madiun yang dilengkapi dengan sejumlah barang bukti.

    

Kepala Inspektorat Bambang Budi Oetomo menyatakan, saat ini pihaknya masih menangani masalah ini lebih lanjut dengan mencari bukti-bukti lain yang ada di lapangan.

    

"Kami juga sudah memintai keterangan yang bersangkutan dan suaminya. Selain itu, kami tidak bekerja sendirian karena profesi teman kencan yang bersangkutan adalah anggota TNI, sehingga harus melibatkan instansi lain untuk membuktikan kebenaran kasus ini," ujar Bambang di hadapan massa pendemo.

    

Ia menambahkan, setelah kasus ini mencuat, pihak Pemerintah Kabupaten Madiun telah mencopot jabatan yang bersangkutan sebagai camat. Sebab, sejak perbuatannya diketahui suami dan publik, Camat Puji sudah tidak pernah berada di Kantor Camat Jiwan untuk bertugas.

    

"Guna memperlancar kegiatan layanan masyarakat di Kantor Camat Jiwan, Bupati Madiun telah menunjuk pejabat Plt Camat Jiwan," kata Bambang.

    

Pihaknya mengaku prihatin dengan kasus ini dan berharap kasus ini hendaknya menjadi cerminan bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk bertindak sesuai norma yang ada di masyarakat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement