REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas pemerintah. Hal itu dilakukan guna melonggarkan sejumlah kendala yang banyak dikeluhkan banyak pihak.
"Infrastruktur merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi kita dan jelas perlu kita atasi segera. Memang mudah dikatakan dari pada dilaksanakan, tapi ini adalah prioritas yg sangat tinggi di pemerintahan," kata Wakil Presiden (wapres) Boediono saat menyampaikan pidato kuncinya pada Konferensi Tingkat Binggi Bisnis GlobeAsia, Senin (28/5).
Boediono mengungkapkan, sejumlah proyek infrastruktur saat ini sedang dan sudah selesai dikerjakan. Proyek infrastreuktur itu antara lain Bandar Internasional Lombok (selesai), Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, (selesai 2013), terminal baru Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali (2013), perluasan Bandara Soekarno Hatta (2014), perluasan Pelabuhan Tanjung Priok (2014), pembangunan jalur ganda rel kereta api Jakarta-Surabaya (2014), tol Trans Jawa (2014-2015), Floating Storage Regasification Unit (FSRU), Jakarta (selesai) serta jalan tol Tanjung Benoa, Bali (2013).
Boediono mengatakan, masalah infrastruktur selalu menjadi komplain dari siapapun yang datang berkunjung atau siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur, katanya, merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan jelas perlu segera diatasi.
Pemerintah, kata Boediono, mencoba melakukan apa saja yg bisa dilakukan untuk melonggarkan kendala agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan lancar serta melakukan berbagai upaya. Untuk memperlancar pembangunan infrastruktur pemerintah berupaya memberikan fokus untuk menghilangkan simpul-simpul penghalang, terutama kepada proyek-proyek besar dan dampaknya luas.
Selain itu pemerintah berusaha memberikan ruang dan fasilitas kepada BUMN maupun perusahaan swasta untuk berpartisipasi secara penuh dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur. "Dukungan ini konkret dengan batas yang jelas bagi pemerintah maupun mereka yang dapat fasilitas apakah itu BUMN maupun perusahaan swasta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika