REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan tidak akan masuk ke dalam pemerintahan. Misinya menegakkan sistem khilafah di Indonesia, dirasa tidak perlu diawali dengan menjadi bagian pemerintah Indonesia.
"Kami selamanya ekstra-parlementer, kami sudah tinggal menunggu waktu" ungkap tim gugus tugas ulama DPP HTI, Nurhilal Ahmad.
Menurutnya, dambaan semua masyarakat Indonesia terhadap sistem khilafah, semakin terbuka mengingat sistem kapitalisme hari ini yang membuat negara semakin terpuruk.
"Dan tugas kami memang seperti itu, mengubah persepsi publik, bahwa ada yang salah dalam sistem pemerintah hari ini," tambahnya. Menurutnya, akan segera datang masa transisi perubahan animo publik sebagai pertanda lahirnya sistem khilafah.
Nurhilal juga menilai, peran partai islam dewasa ini hanya lembaga yang menjadikan agama, hanya sebagai komoditas.
"Tidak mencerminkan dalam perilaku bernegara," tambah Nurhilal.
Hal senada juga disampaikan Lajnah Maslahhiyah DPP HTI, Arim Nasim. Model pemerintahan serta aturan perekonomian telah dirancang jika sistem khilafah diperkenankan.
"Perundang-undangan, serta pemimpin telah kami siapkan," tegas Arim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika