REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politik dinasti merupakan bagian dari keindonesiaan. Tradisi tersebut tak lepas dari kultur politik tanah air yang tersusun atas berbagai kerajaan di masa lampau. 

Fakta ini berbeda dengan negara-negara lain di dunia, terutama Amerika Serikat yang terbangun lewat kolonialisme.  Meski demikian,  keberadaan politik dinasti diharapkan tidak memunculkan dampak negatif bagi demokrasi di negeri ini. 

"Jangan sampai timbul perpecahan seperti kerajaan-kerajaan di tanah air pada saat itu," ujar Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Partai Golkar, Indra Jaya Piliang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (26/5). 

Penjelasan singkat di atas menjelaskan, ucap Indra, membuktikan politik dinasti telah mengakar dan tertanam secara kultural di Indonesia.  "Oleh karena itu, perubahan politik dinasti dari kultural menjadi struktural tentu harus dihindari," imbuh pria kelahiran Pariaman 40 tahun lalu tersebut.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan politik dinasti di dalam politik harus dikesampingkan dalam demokrasi di Indonesia.  Terpenting saat ini, kata Siti, adalah menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi.  "Artinya peran partai politik sebagai penyemai kader harus terus didorong," tegasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika