REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI---Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, mengatakan sebagai pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau.
"Kan sudah jelas, disebut Pemerintah Negara Indonesia, bukan pengimbau negara Indonesia, jadi sebagai pemerintah harus tegas bisa memerintah siapa saja," kata Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK di Kendari, Jumat.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini berada di Kendari dalam rangka melantik pengurus PMI Sultra periode 2012-2017, yang dilantik sebagai ketua PMI Sultra adalah Rusiawaty Abunawas Yusran Silondae.
Ia mengatakan, jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.
"Karena itu saya berharap kepada pemerintah agar berhenti menjadi pengimbau. Harus gunakan wewenang yang melekat sebagai pemerintah yakni memerintahkan sesuatu, akibat perintah itu adalah persoalan belakang," katanya.
Saat dirinya menjadi wakil presiden, katanya, selalu melakukan hal ini yakni memerintahkan aparat untuk melakukan, mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu.
"Karena itulah saya sering dikatakan oleh berbagai kalangan bahwa langkah saya itu melanggar aturan atau menabrak aturan," ujarnya.
Tetapi, kata Jusuf, yang dilakukan itu bukan melawan aturan atau menabrak aturan, itu adalah upaya merubah aturan ke arah yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat.
"Yang tidak bisa dirubah itu hanya kitab dan al hadist, kalau hanya undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah atau peraturan gubernur, bisa dirubah," katanya.
"Yang penting, tujuan mengubah aturan itu untuk kepentingan bangsa, daerah dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika