REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Indra Munaswar mengemukakan bahwa pembiaran kekosongan posisi menteri kesehatan oleh presiden berpotensi merugikan hak rakyat. Kerugian itu terutama dalam mendapatkan jaminan sosial.
"Untuk itu, kami mendesak mendesak presiden untuk segera mengangkat Menkes baru yang berasal dari kalangan profesional yang memiliki moralitas dan integritas tinggi serta pro terhadap percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014," katanya di Jakarta, Jumat (25/5).
Ia mengatakan, hampir sebulan setelah meninggalnya Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga melakukan tindakan konkret dengan mengangkat Menkes yang baru.
Ia menilai pendelegasian tugas-tugas Menkes kepada wakil menterinya berpotensi menimbulkan masalah terhadap kinerja Kementerian Kesehatan. Menurut dia, potensi problem telah muncul sebagai akibat kekosongan posisi Menkes.
Hal itu, terbukti setelah tiga pekan meninggalnya Menkes, rapat rutin pembahasan setiap pekan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan Rancangan Perpres yang selama ini langsung dihadiri oleh Wamenkes tidak berjalan. "Jika situasi ini terus berlanjut, hampir dapat dipastikan deadline di bulan November 2012 untuk selesainya RPP dan Rancangan Perpres tidak akan tercapai, dan pada akhirnya 230 juta Rakyat Indonesia akan dirugikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
