Kamis 24 May 2012 19:31 WIB

Wapres Minta Menkumham Mempelajari Manajemen Lapas

Rep: fernan rahadi/ Red: Taufik Rachman
BANDA ACEH, 13/4 - FUNGSIKAN EWS. Wapres Boediono memberikan arahan pada pertemuan dengan muspida Aceh di Banda Aceh, Jumat (13/4). Wapres meminta pihak terkait memfungsikan Early Warning System (EWS) tsunami di Aceh, menata kembali jalur evakuasi
BANDA ACEH, 13/4 - FUNGSIKAN EWS. Wapres Boediono memberikan arahan pada pertemuan dengan muspida Aceh di Banda Aceh, Jumat (13/4). Wapres meminta pihak terkait memfungsikan Early Warning System (EWS) tsunami di Aceh, menata kembali jalur evakuasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA  --  Wapres Boediono meminta pembenahan manajemen lembaga pemasyarakatan (lapas) dilanjutkan. Ia telah meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin untuk mempelajari manajemen lapas.

Usul tersebut diungkapkannya saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemenkumham 2012 di Istana Wapres Kamis (24/5). "Saya telah minta saudara Menteri untuk menunjuk konsultan independen untuk mempelajari manajemen Lembaga Pemasyarakatan di tanah air dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar manajemen Lembaga Pemasyarakatan kita setara dengan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan lain di dunia," kata Boediono.

Selain itu ,Boediono juga meminta perhatian mengenai kemampuan negara dalam berinteraksi dengan otoritas-otoritas luar negeri. "Kementerian Hukum dan HAM saya minta untuk secepatnya untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai Central Authority, mengingat akhir-akhir ini, dan di waktu mendatang, akan banyak kasus-kasus hukum yang memerlukan interaksi dan negosiasi dengan otoritas-otoritas lain di dunia," katanya.

Boediono mewanti-wanti jangan sampai negara dirugikan karena kita tidak dapat memanfaatkan secara optimal ruang hukum yang tersedia untuk menangani kasus-kasus hukum. "Pengawasan internal sangatlah penting dan strategis. Lakukan terus pengawasan pencegahan yang dipadukan dengan penindakan jika diperlukan. Kemenkum dan HAM harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan reformasi birokrasi yang anti korupsi," kata Boediono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement