Kamis 24 May 2012 09:05 WIB

PT KAI Targetkan 160 KRL Dari Jepang Tahun Ini

Rep: Umi Lailatul Ahdiyah/ Red: Hazliansyah
Sejumlah Pekerja sedang memindahkan KRL kiriman dari Jepang, di Stasiun peti kemas Pasoso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/4). (Republika/Adhi Wicaksono)
Sejumlah Pekerja sedang memindahkan KRL kiriman dari Jepang, di Stasiun peti kemas Pasoso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/4). (Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus meningkatkan layanannya. Salah satunya dengan mendatangkan kereta dari Jepang sebagai usaha PT KAI meningkatkan kapasitas angkut penumpang.

"Sebanyak 30 unit kereta dari Jepang telah didatangkan. Dari target pada tahun 2012 yang akan mendatangkan 160 unit kereta," ujar Kepala Humas PT KAI Daop I Jakarta Mateta Rizalulhaq pada Republika.

Hal ini disebabkan jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sekitar 370-400 ribuan/hari kemudian meningkat menjadi sekitar 450-500 ribuan/hari. Pada tahun 2018 jumlah penumpang diperkirakan mencapai 1,2 juta/hari. Karena itu juga akan ada penambahan perjalanan kereta api. "Nantinya kereta api commuter line akan memiliki waktu tunggu tiap tiga menit sekali," ujarnya.

Selain itu, PT KAI juga menargetkan perpanjangan peron.  "Selama ini kan satu rangkaian KRL cuma delapan gerbong. Kita rencananya menambah menjadi 10 gerbong untuk satu rangkaian kereta," kata Mateta.

Belum cukup, PT KAI juga berencana membangun lima stasiun baru. Yakni Stasiun Roxy dan Tomang (Jakarta Barat), Stasiun Matraman (Jakarta Timur), Stasiun Kebon Pedes (Bogor) dan Stasiun Bandengan. Lima stasiun tersebut dibangun untuk memudahkan akses masyarakat.

Disamping itu, PT KAI juga berencana menghapus kereta ekonomi. Penghapusan kelas ekonomi ini karena kereta ekonomi sudah tidak layak dan tidak aman. Dengan adanya penghapusan kereta ekonomi ini  akan memudahkan serta mempercepat proses pelayanan. Ini karena pola pelayanan akan single operasi, single class dan single tarif. 

"Kapan pastinya akan dihapuskan itu kewenangan dari pemerintah. Yang pasti akan dihapus secara bertahap," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement