REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Presiden Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Belanda atau Algemene Rekenkamer (ARK), Saskia J Stuiveling, mengusulkan Indonesia mengimplementasikan audit geospasial. Hal itu yang pernah dirinya lakukan saat menjadi Ketua Komisi Bantuan Tsunami Aceh.
"Ada tantangan dari Presiden Algemene Rekenkamer (ARK) Nederland, Saskia J. Stuiveling, kepada delegasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI agar Indonesia mengimplementasikan audit itu. Dia melihat, audit pendekatan wilayah ini cocok untuk wilayah Indonesia yang luas," kata anggota BAKN DPR, Eva Kusuma Sundari, dari Belanda melalui perangkat komunikasi di Semarang, kemarin.
Di hadapan delegasi BAKN, Senin (21/5), Saskia menjelaskan bahwa geospasial audit menjadikan wilayah merupakan objek berbagai regulasi sehingga dapat memastikan tidak ada sejengkal tanah pun lepas dari objek audit. Praktik di Indonesia, kata Eva, memang demikian.
Akan tetapi, 5.000 staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ada saat ini belum mencukupi untuk melakukan hal tersebut sehingga 1.500 audit per tahun oleh BPK RI merupakan seleksi atas keseluruhan objek dan tema yang seharusnya mereka audit tiap tahun.
Berbeda dari BPK RI, ARK hanya mengaudit pemerintah pusat. Audit pemerintah provinsi dan daerah diserahkan ke internal auditor masing-masing instansi yang bertanggung jawab langsung ke Menteri Keuangan. Praktik ini, menurut Eva, mirip dengan apa yang dilakukan di Spanyol.
"Tantangan RI ke depan adalah mengoptimalkan kinerja internal audit dalam birokrasi kita. Sepanjang keberadaan mereka tidak independen, bahkan menjadi bawahan langsung pejabat pemegang kuasa keuangan daerah, maka keberadaan internal auditor di RI akan merupakan pemborosan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
