REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memandang reformasi Indonesia yang sudah berjalan selama 14 tahun belum membuahkan hasil maksimal. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dinilai masih jalan di tempat, dan harus terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
Reformasi Indonesia diawali dengan mundurnya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam. NU memiliki peran yang penting di tahap awal reformasi, dengan dilangsungkannya pertemuan empat tokoh nasional (Deklarasi Ciganjur). Yaitu, Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Amien Rais dan KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Pertemuan itu menghasilkan delapan poin yang dikenal dengan Kesepakatan Ciganjur. Yaitu konsisten pada kesatuan dan persatuan bangsa, memberdayakan lembaga perwakilan, desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemampuan daerah, pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif generasi baru, pemilu dilaksanakan oleh pelaksana independen.
"Saya ingat betul dengan pertemuan itu dan delapan kesepakatannya, karena saya yang mencatatnya sambil lesehan di lantai," ungkap Kang Said, panggilan keseharian Said Aqil, Selasa (22/5).
Beberapa kesepakatan sudah dilakukan. Antara lain pemilihan umum oleh lembaga independen dan penghapusan dwifungsi ABRI, serta pembagian anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Meski demikian, hingga terjadi tiga kali pergantian presiden di era reformasi, pemberantasan korupsi, perbaikan tata birokrasi dinilai masih jauh dari harapan. "Pemberantasan korupsi masih tebang pilih, sementara birokrasi belum menunjukkan birokrasi sehat seperti yang diharapkan masyarakat. Itu tugas kita bersama untuk memperbaikinya," tegas Kang Said.
Kang Said juga mengungkapkan, reformasi yang berjalan baik dengan segala target perubahan bisa dicapai, diyakini akan bisa menjadikan Indonesia semakin baik.
"Pendidikan juga akan bisa dilaksanakan dengan biaya murah, jika reformasi berjalan dengan benar. Pada akhirnya terpulang pada kita semua untuk terus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak ke masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
