REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk merekrut PNS pada tahun ini dianggap tak akan membuat anggaran semakin membengkak. Apalagi, perekrutan itu dikarenakan kebutuhan daerah atas tenaga pelayanan masyarakat itu.

"Kalau fungsinya untuk substitusi, kan artinya tidak (membengkak) karena memang ada yang keluar dan ada yang masuk," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Senin (21/5).

Ia menegaskan moratorium yang diberlakukan pemerintah saat ini diartikan lain seolah-olah penerimaan PNS sama sekali berhenti. Padahal, jika kementerian/lembaga masih membutuhkan maka penerimaan itu bisa dilakukan. "Ada missleading, ada perbedaan persepsi atau pemahaman tentang moratorium PNS," katanya.

Menurutnya, semangat moratorium ini sebetulnya bukan antipengangkatan PNS baru, ini yang keliru. "Pengangkatan PNS tetap dimungkinkan bilamana suatu keterbutuhan dari institusi, utamanya di daerah terhadap tenaga kerja baru, PNS. Apalagi itu untuk mensubstitusi atau menggantikan tenaga kerja yang sudah pensiun," katanya.

Julian juga mengatakan jumlah PNS saat ini bisa dikatakan sudah pas. Artinya kebutuhan negara terhadap PNS dirasa sudah cukup dari sisi jumlah. Tetapi, yang diperlukan adalah membuat road map. Nantinya, akan kelihatan bahwa ada institusi pemerintah di pusat maupun di daerah yang masih membutuhkan PNS bisa benar-benar terisi dengan tepat dan proposional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika