REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banyaknya Peraturan Menteri (Permen) yang tidak berpihak pada pertumbuhan ekonomi sangat disayangkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Apalagi, permen tersebut tanpa terlebih dahulu didiskusikan dengan dunia usaha.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur di Jakarta, Senin, (21/5). Ia mengungkapkan, Kadin sebagai mitra yang diatur dalam UU No. 1/87 jarang diajak bicara dalam menerbitkan suatu kebijakan.

"Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha, hal ini perlu mendapat perhatian pada pemerintahan," kata Natsir.

Kadin berharap Kementerian terkait tidak berlebihan menerbitkan permen yang tidak begitu penting. Sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha. Apalagi permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha.

"Jangan sampai peraturan menteri (permen) lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kita saat ini. Nanti kebanyakan permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," tututnya.

Dalam rangka efisiensi ekonomi nasional dan memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015, pergerakan ekonomi nasional saat ini dinilai masih mengalami kelambatan. Natsir menilai ada berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti biaya produksi tinggi, biaya logistik tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika