REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin aktif bersafari ke negara-negara sahabat untuk misi perdamaian. Kosovo dan Nigeria menjadi titik awal kepedulian ormas bentukan KH Ahmad Dahlan menciptakan perdamaian antarumat beragama.
Pada kunjungan pertamanya, Din menyambangi Presiden Kosovo, Atifa Yahya, di Kantor Kepresidenan di Prishtina, Selasa (15/5) sampai Kamis (17/5). Dalam kesempatan itu, Din menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tentang dialog antar peradaban. Dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Atifa, Din menyatakan dukungan Muhammadiyah bagi kemerdekaan Kosovo atas dua alasan.
“Sesuai amanat Pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi, juga alasan subyektif bahwa 96 persen rakyat Kosovo adalah muslim,” jelas Din dalam pernyataannya, Jumat (18/5).
Dukungan itu juga sesuai dengan kondisi Kosovo yang telah merdeka dari Serbia empat tahun lalu. Maka, Din berharap pemerintah RI segera memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo karena tak ada alasan lagi untuk menolaknya. Din juga menyatakan pihaknya ingin menjalin kerjasama dengan rakyat Kosovo. “Muhammadiyah memberi beasiswa bagi mahasiswa Kosovo yang ingin kuliah di Universitas Muhammadiyah,” ungkap Din.
Sambutan baik dinyatakan Presiden Atifa. Dia juga ingin membalas kunjungan Din dengan mendatangi Indonesia. secara langsung dia mengharapkan Indonesia juga dapat mendukung kemerdekaan Kosovo. Pasalnya Indonesia disematkan sebagai negeri berpenduduk Islam terbesar di dunia. “Pengaruh Indonesia juga besar, khususnya di kalangan dunia Islam,”sebut Atifa.
Usai menjelajah Kosovo, Din akan mengunjungi Nigeria untuk sebuah misi perdamaian lima tokoh Islam, dan lima tokoh Kristen dunia pada 21-24 Mei mendatang. Misi ini diprakarsai oleh lembaga Islam Common Word pimpinan Prince Ghazi dari Jordan dan World Council of Churches. “Saya mewakili Asia. Misinya untuk berdialog dengan para tokoh agama di tiga provinsi di Nigeria agar berdamai,” jelas Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika