REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Agama berencana untuk mengirimkan polisi wanita (polwan) ke Arab Saudi sebagai petugas haji di negara tersebut. Namun, rencana ini dianggap masih prematur dan diminta untuk dikaji lebih mendalam.
Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi mengatakan mendukung semangat Kemenag untuk mengamankan para jamaah haji. Tetapi, kalau harus mengirimkan polwan untuk melakukan tugas tersebut, ia meminta agar dilakukan pengkajian ulang.
“Soal rencana perekrutan Polwan untuk mengamankan para jamaah, saya rasa perlu ditelaah ulang,” katanya, Jumat (18/5).
Alasannya, pemerinyah harus melihat perbedaan yurisdiksi kedua negara tersebut. Menurutnya, tidaklah mungkin bagi Polwan dan unsur satreskrim lain dapat menjalankan tugasnya di negara kerajaan itu. “Polisi atau bukan, seluruh jamaah memiliki kedudukan yang sama: semua harus tunduk pada hukum setempat,’ katanya.
Kalaupun harus mengamankan para jamaah haji tanah air, lanjutnya, akan lebih baik jika Kemenag meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, hal tersebut akan jauh lebih efektif dan efisien. “Apalagi bila ada kerja sama dengan para asykar atau polisi setempat, karena merekalah yang memiliki kewenangan dalam wilayah hukum tersebut,” katanya.
Sebelumnya, dalam Rapat Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Pusat dan Daerah Tahun 1433 H/2012 M yang berlangsung sejak 15-17 Mei lalu, salah satu kesimpulan yang diambil adalah rencana untuk merekrut tenaga polwan sebagai petugas haji.
Kemenag tetap merekrut petugas keamanan dari Mabes TNI dan Polri dari unsur Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dengan menambah dari unsur Polwan atau lainnya. Keberadaan Polwan pada musim haji mendatang dianggap bisa membantu jamaah haji perempuan, karena mudah memiliki naluri keibuan. Mereka diharapkan dapat mendukung tugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Kota Madinah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika