REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Revisi UU Pilpres yang rencananya dilakukan pada masa sidang mendatang diprediksi menghabiskan Rp 5 miliar. Uang sebanyak itu dinilai hanya akan terbuang sia-sia, karena revisi tidak akan maksimal.

"Sama seperti Revisi UU Pemilu kemarin, uang habis, revisi tidak maksimal," jelas Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Tohari, saat dihubungi, Jumat (11/5).

Dia menyatakan lebih baik UU tersebut tidak usah direvisi, karena UU yang lama masih relevan untuk diterapkan pada Pemilu 2014 mendatang. Hajriyanto menilai pembahasan mengenai revisi UU ini hanya akan membuang uang dan energi.

Masalah yang diributkan hanyalah seputar Presidential Threshold (PT). Ada yang menyepakati PT harus dinaikkan. Ada yang ingin tetap. Ada juga yang minta diturunkan.

Lebih parah lagi, ada yang ingin menghapus PT. Parpol yang sudah mencapai ambang batas parlemen dinilai layak untuk mengusung capres. "Itu saja argumen yang nanti berkembang. Capek," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika