REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan mulai tahun ini, tepatnya Juni 2012 mendatang, pemerintah tak lagi memberi izin pembangunan pembangkit listrik, khususnya PLN di pulau Jawa dan Bali, yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

"Perizinan baru adalah pembangkit listrik dengan energi alternatif. Jadi, goodbye BBM," kata Jero di kantornya, Jumat (4/5).

Kementerian ESDM dan pemerintah daerah akan bekerjasama dalam permudahan perizinan pembangkit listrik untuk energi alternatif. Seperti batubara, geothermal, matahari, dan biomassa. Pemerintah memproyeksikan pembangkit yang menggunakan BBM harganya 30-40 sen dolar AS per Kwh. Sedangkan jika menggunakan energi alternatif, harganya hanya tujuh sen dolar AS per Kwh. Jero mengatakan, program masiv diversifikasi energi harus dilakukan.

Lebih jauh Jero mengatakan, tanpa adanya pembatasan dan pengendalian BBM subsidi, maka anggaran pemerintah akan membengkak hingga Rp 300 triliun. Apalagi, produksi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat tahun ini mencapai jutaan unit.

"Jumlah sepeda motor yang akan produksi tahun ini delapan juta unit, dan mobil 940 ribu unit. Semuanya butuh BBM," kata Jero.

Kendaraan tersebut pastinya masuk ke pasar dan kemungkinan terbesar dioperasikan dengan BBM. Karena itu, Jero berpendapat, pengendalian harus dilakukan sebab sasaran pemerintah adalah menjaga kuota BBM 40 juta kiloliter (kl). Bahkan, dengan pengendalian sekalipun pemerintah memperkirakan tetap terjadi kelebihan kuota yang kisarannya 41 - 42 juta kl.

Ikuti Whatsapp Channel Republika