REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Dosen Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr David Hermawan mengemukakan, hingga saat ini Indonesia masih belum menjadi negara maritim, meski sebagian besar wilayahnya adalah lautan.
"Sekarang ini negara kita baru sebagai negara kepulauan, belum maritim. Sebab, sampai saat ini potensi maritimnya belum digali untuk kemakmuran rakyatnya," tegasnya di Malang, Jumat (4/5).
Menurut dia, ada tujuh potensi laut yang seharusnya mampu untuk membiayai dan memakmurkan rakyat Indonesia, di antaranya perikanan dan wisata bahari, namun potensi itu belum tergali maksimal, bahkan cenderung dibaikan.
Justru, tegasnya, potensi laut yang sangat besar itu diambil oleh orang asing akibat ketidakberpihakan negara pada kepentingan nasional yang lebih besar.
Ia mengemukakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia, tetapi pembangunan infrastruktur lebih banyak di daratan (kontinental). Seharusnya, pembangunan maritim diperbesar porsinya.
Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan harus ada Menko Maritim demi pembangunan dan pengelolaan kelautan yang maksimal agar tidak sampai diambil oleh asing. "Kekayaan laut kita ini harus dikelola dengan maksimal, namun tanpa mengabaikan kelangsungan habitat dan biotanya," katanya.
Meski ke depabn porsi pembangunan maritim diperbesar, tegas David, pembangunan di daratan terutama pertanian juga harus tetap diberi porsi besar untuk ketahanan pangan.
David juga menyesalkan adanya pelanggaran terhadap kosntitusi oleh negara, yakni UUD 1945 pasal 33, dimana kekayaan alam seharusnya dimiliki dan dikuasai oleh negara. Namun, faktanya kekayaan alam Indonesia justru dikuasai oleh asing.
"Bagaimana rakyat Indonesia bisa makmur dengan kekayaan alam melimpah yang dimilikinya, la wong kekayaan alam itu banyak yang dikuasai oleh pihak asing," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika