REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, menanggapi soal kisruh di tubuh NU DKI Jakarta terkait rangkap jabatan publik yang dilakukan Djan Faridz dan pemilukada. Ia mengatakan bahwa kemelut tersebut bersumber dari Tanfidziyah PBNU sendiri yang tidak tegas menghadapi rangkap.
“Menteri memang tidak boleh jadi ketua NU wilayah. Dulu zaman Foke (Fauzi Bowo-red) pun saya tidak menandatangani dia jadi ketua PWNU DKI ketika dia jadi gubernur. Saya berharapTanfidziyah PBNU segera menaati perintah Syuriah PBNU. Bertindaklah apa adanya dan jangan ada apa-apanya,” ungkapnya, Jumat (4/5).
Apalagi, lanjut Hasyim, warga NU DKI sudah pandai dalam menentukan sikap, termasuk soal pilihan dalam pemilukada. “Mereka hanya menuruti orang yang dipercaya. Mereka sudah tahu bedanya pemimpin dan pemain,” tegasnya.