REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD, Komnas HAM, Polri, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan bekerja sama mencari fakta terkait kasus penembakan tiga TKI di Malaysia. Menurut Ketua DPD, Irman Gusman, perlu ada penegasan lagi terkait hubungann Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam pengiriman TKI.
“Kita ingin ke depan jelas, supaya jangan sampai terulang lagi ke depan. Penembakan seperti ini tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan, “ ujar Irman dalam pernyataannya, Kamis (2/5).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri Tatang Razak, dan Dirjen Bina dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Erna Usman.
Kerja sama tesebut ditujukan agar mendesak pemerintah Malaysia mengklarifikasi soal penembakan tiga TKI tersebut. DPD telah sepakat untuk membentuk tim investigasi guna menyelidiki kasus penembakan tersebut. Tim investigasi yang juga melibatkan Komnas HAM untuk mengumpulkan data dan kebenaran dari penyebab penembakan terhadap TKI di Malaysia.
DPD berharap tim investigasi bersama Komnas HAM tersebut dapat bersinergi dengan tim independen yang telah dibentuk terlebih dahulu di Kepolisian RI dan Kemenlu. Dengan demikian, diharapkannya data komprehensif bisa didapatkan mengenai insiden penembakan tersebut. Hasil penyelidikannya akan jadi acuan untuk mengajukan protes kepada pemerintah Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika