REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Gerakan Rakyat Batam Bersatu (AGRBB) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot sejumlah menteri dan pejabat terkait ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri. "Kami meminta Menteri Luar Negeri segera dicopot dari jabatannya karena tidak pernah memberikan solusi konkret atas persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," kata Koordinator Lapangan AGRBB, Hazhary, dalam unjuk rasa di Batam, Rabu (2/5).
Menurut dia, Menteri Luar Negeri bertanggungjawab atas berbagai penderitaan TKI di luar negeri. Selain Menlu, AGRBB juga menuntut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, dan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mundur dari jabatannya.
Ia mengatakan harga diri bangsa Indonesia terinjak-injak di luar negeri. "Ratusan orang TKW telah dilecehkan, diperkosa, dibunuh bahkan dibuang di tong sampah," kata dia. AGRBB juga mendesak pemerintah segera mengambil alih dan menasionalisasi perusahaan Malaysia di Indonesia.
"Presiden harus lebih tanggap dan reaktif terhadap persoalan karena kami tidak menginginkan pemimpin yang hanya bisa mengeluh di hadapan rakyat, pemimpin yang selalu membela asing dibanding rakyat," kata dia. Ia juga meminta penegak hukum membongkar dugaan penyelewengan dokumen TKI di Kantor Imigrasi Batam.