REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Dicap sebagai kementerian terkorup, Menteri Agama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar nilai anggaran yang bocor di tempatnya.
"Terkait good governance, saya minta pegawai Kemenag hati-hati karena disudutkan terkorup. Buat saya ini menjadi tamparan. Padahal ini bisa diperdebatkan," cetus Menag Suryadharma Ali di tengah peresmian gedung STAIN Samarinda, Jumat (27/4).
Stigma itu menurutnya timbul berdasarkan survei integritas pejabat Kemenag yang hasilnya menunjukkan nilai terendah. Padahal, imbuh Menag, yang diteliti hanya pengurusan perizinan baru dan perpanjangan biro ibadah haji khusus, KBIH serta petugas KUA.
"Padahal pimpinannya para kiai dan tak melakukan bisnis, merusak lingkungan, mengeruk alam dan tak ada konglomerat. Tapi itu pimpinan madrasah ataupun majelis taklim. Kalau dia menyuap ke pegawai Kemenag kira-kira jumlahnya pantaskah disebut kementerian terkorup ?" ujar Menag.
Ketidakjelasan obyek survei KPK itu hingga kini membuatnya penasaran. Lantaran sampai sekarang angkanya belum terbuka. Di sisi lain, kementerian yang disurvei lainnya semua menunjukkan angka yang jelas bernilai ratusan miliar.
Menag juga mencoba menjelaskan jika sebutan terkorup kurang pantas diberikan pada petugas KUA yang selalu mendapat amplop usai membantu hajat pernikahan. "Saya rasa mereka wajar dapat 'amplop'. Bukan berarti saya melegalkan gratifikasi,"ujar Menag. Tapi ia melongok masa tugas para petugas KUA kebanyakan dilakukan di hari libur. "Kemenag tak punya anggaran membayar mereka di luar jam kerja. Pemohon juga yang menentukan nilai angpaonya," jelas Menag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
