REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Wapres Boediono berjanji pemberlakuan pembatasan BBM nanti akan didahului dengan sosialisasi penuh. Pemerintah, kata Boediono, tidak ingin masyarakat kaget dengan penerapan kebijakan yang tak populer tersebut.

"Sistem ini akan kita laksanakan didahului dengan sosialisasi sehingga tidak mengagetkan masyarakat," kata Boediono saat menutup acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2012 di Hotel Bimakarsa, Kompleks Bidakara, Jakarta, Kamis (26/4).

Informasi-informasi yang dibutuhkan, tutur Boediono, akan disampaikan ke masyarakat sehingga akan memudahkan dalam melakukan koordinasi. "Masalah-masalah yang timbul di lapangan, seperti penyelundupan, pasti meningkat menjelang pembatasan. Hal ini membutuhkan kerjasama dari para kepala daerah," katanya.

Ia kembali menegaskan, pembatasan BBM adalah hal yang harus dilakukan pemerintah karena hal tersebut merupakan amanat UU. Apalagi saat ini opsi menaikkan harga BBM tidak mungkin lagi karena UU tidak memungkinkan pemerintah melakukan hal tersebut.

Selain menekankan tentang kebijakan pembatasaan BBM, Boediono juga menekankan terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Ia meminta semua pihak membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Dimana-mana para pelaku ekonomi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyamai Cina dan India, akan tetapi selalu terkendala infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat kalau ada proyek infrastruktur, semua pihak agar mempercepatnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika