REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program perumahan swadaya dari pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) banyak mendapatkan dukungan. Sebanyak 61 Kabupaten/Kota di Indonesia memberikan dukungan atas program itu. Dukungan Pemda tersebut diharapkan tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2012 dan 2013 mendatang.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, mengungkapkan, pihaknya sangat memberikan apresiasi terkait dukungan Pemda terhadap program perumahan swadaya di daerahnya masing-masing. Pasalnya, sekitar 80 persen dari rumah yang ada saat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Rumah yang dibangun oleh masyarakat miskin selama ini sebanyak 4,8 juta unit tidak layak untuk di huni. Jadi peran Pemda dalam pembangunan rumah masyarakat sangat dibutuhkan," ujar Menpera Djan Faridz, kemarin.
Menurutnya, saat ini, jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai angka 30,02 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 13,6 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah yang layak huni. Rumah itu terdapat di kawasan kumuh seluas 57.000 hektare. Sekitar 10,5 juta keluarga tidak memiliki jamban; 9,7 juta kelurga tidak terlayani air bersih; 3,9 juta tanpa mendapat aliran listrik; dan 1,1 juta belum memiliki kepastian hukum hak atas tanah.
"Kami berharap Pemda dapat menempatkan perumahan sebagai prioritas dengan membentuk SKPD yang menangani bidang perumahan serta memiliki data rumah tidak layak huni yang lebih lengkap lagi," harapnya.
Pihaknya berharap perusahaan-perusahaan di daerah agar bisa ikut membantu program perumahan melalui penyaluran CSR. "Tahun ini kami menargetkan 250 ribu unit rumah untuk program perumahan swadaya. Sedangkan tahun 2013 dan 2014 direncanakan masing-masing 500 ribu. Kami harap Pemda juga bisa memanfaatkan dana zakat, infaq dan sedekah serta PKBL untuk membantu masyarakat miskin agar mereka bisa memiliki rumah layak huni," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika