REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK---Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nusyirwan Sujono mengatakan, secara umum kondisi infrastruktur Indonesia masuk dalam kategori kritis.
"Sehingga dibutuhkan upaya agar kesempatan-kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak mengalami pelambatan," kata dia saat memimpin rombongan Komisi V DPR bertemu dengan jajaran Pemprov dan Muspida Kalbar.
Ia mencontohkan Bandar Udara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Menurut dia, Bandara Soekarno Hatta kini sudah tidak mampu menampung jumlah penumpang yang menggunakan bandara paling sibuk di Indonesia itu.
Kemudian, pelabuhan laut di Indonesia juga banyak yang mengalami nasib serupa. "Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, juga sudah mengalami kepenuhan kapasitas," ujar dia.
Pemerintah, lanjut dia, bersama DPR, sudah mengupayakan sejumlah langkah. Diantaranya pengembangan Bandara Soekarno Hatta yang kini tengah berlangsung. Lalu, pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Priok.
Sementara untuk Pontianak khususnya Kalbar, Komisi V DPR sudah meninjau Pelabuhan Dwi Kora. Menurut dia, sudah ada beberapa perubahan di Pelabuhan Pontianak. "Sekarang sudah ada lima 'crane' dengan harapan optimalisasi kapasitas dapat terlampaui," kata dia.
Namun, pemerintah maupun DPR sudah harus konsisten dalam pembangunan infrastruktur di Kalbar. Nusyirwan Sujono menambahkan, dibutuhkan integrasi secara menyeluruh semua bidang. "Baik Kalbar maupun nasional," kata dia menegaskan.
Gubernur Kalbar Cornelis menegaskan bahwa infrastruktur memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar, saya siap memberi rekomendasi, juga siap pasang badan," katanya menegaskan.
Ia meminta agar sejumlah program nasional di bidang infrastruktur dituntaskan. Misalnya jalan trans Kalimantan poros selatan termasuk Jembatan Tayan. "Jembatan Tayan katanya sudah tender, tetapi tidak tahu kapan peletakan batu pertama dilakukan," ujar Cornelis.
Selain itu, lanjut dia, juga jalan strategis nasional serta yang menuju kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalbar.