REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Golkar menetapkan Ical sebagai Capres 2014 tidak ada yang salah, karena itu fatsoen politik sebagai Ketua Umum. "Keinginan Golkar mengusung Ical sah-sah saja", kata Zainal Bintang mantan Ketua DPP Golkar era Jusuf Kalla (2004-2009), kepada Republika, Senin (23/4).

Persoalan kemudian muncul, ketika menyentuh pertanyaan pola mekanisme apa yang akan dipakai,ditambah adanya wacana percepatan acara Rapimnas dari Oktober menjadi Juli dengan merubah agenda menjadi Rapimnasus.

Kebulatan tekad 27 DPD I Golkar yang mendukung Ical jadi Capres dipertanyakan validitasnya. Karena keputusan DPD I itu diambil dari hasil olahan elite DPD I, bukan hasil suara asli DPD II yg langsung bersentuhan dgn masyarakat di akar rumput. "Ical sebaiknya jangan mudah terbuai rayuan elit-elit DPD I".

Untuk menjamin validitas suara kader Golkar benar-benar bulat mendukung Ical. "Sebaiknya dilakukan rapih dengan mengindahkan aturan main partai (AD/ART), demokratis, transparan dan fair play," imbuhnya. Tujuannya,supaya tidak ada celah timbulnya pro-kontra yang mengganggu solidatas partai di seluruh Indonesia.

Intinya, DPP Golkar harus bisa menjelaskan beberapa hal yang cukup prinsipil. Disebutkannya, harus jelas dan meyakinkan alasan percepatan dari Oktober dimajukan ke Juli,karena melanggar tradisi Rapimnas yang selalau dikaitkan dengan HUT Golkar dibulan Oktober. "Harus dipertegas penggunaan sistim Survei untuk menjamin adanya demokratisasi dan adanya fair play," paparnya.

Sebaiknya, Bintang mengusulkan, melibatkan suara DPD II sebagai ujung tombak partai yang bersentuhan dengan rakyat di akar rumput. "Karena yang mau ditetapkan adalah Calon Presiden. Bukan sekelas Gubernur," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika