REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Cerita lama bentrok antara TNI dan Polri kembali mencuat. Kali ini, hal tersebut terjadi di Gorontalo pada akhir pekan lalu. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menegaskan peristiwa itu bukanlah konflik yang melibatkan institusi. "Apa yang kita lihat belakangan ini bukan konflik institusi pemerintah," katanya saat ditemui, Senin (23/4).

Menurutnya, konflik yang terjadi itu lebih kepada oknum yang mungkin saja berada atau di dalam satu institusi. Ia meminta agar isu bentrok tersebut tidak dicampuradukkan.

"Ini bukan konflik antar institusi A dan B, perselisihan dan ketegangan di sana, bukan. Kalaupun ada, itu kemungkinan terlibatnya oknum dalam satu institusi dan itu akan ditindak," katanya.

Namun, ia menegaskan jika persoalan itu telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Telah diinstruksikan kepada agar diselesaikan secara tuntas.

Sementara itu, ditempat terpisah Kapolri Jenderal Timur Pradopo belum berkomentar banyak mengenai bentrok dua oknum di institusi itu. Ia mengatakan pihaknya sedang menangani oleh pihak yang berwenang. "Itu sudah ditangani Kapolda dan Danrem. Sudah dilaksanakan penanganan dan langkah-langkah internal," katanya.

Seperti diberitakan, TNI dan Polri kembali terlibat bentrok. Hal ini bukan kali pertama terjadi terutama sejak Polri dipisah dengan TNI pada 1 April 1999. Namun, Polri tak secara langsung berdiri sendiri. Selama setahun, sejak 1999 hingga 2000 Polri dikelola Departemen Pertahanan (Dephan).

Barulah sejak 1 Juli 2000, Polri resmi berpisah dari Dephan dan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89/2000 tertanggal 1 Juli 2000. Sejak itulah, hubungan keduanya sering bergesekan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika