REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengaku khawatir dengan kejadian bentrok antara kostrad dan brimob di Gorontalo. Bahkan, sampai berujung pada pembakaran markas polsek. Ia pun meminta pemerintah, khususnya kepolisian dan TNI untuk mengkaji akar penyebab dari bentrokan antar aparat.

"Kasus-kasus yang terjadi dikhawatirkan hanyalah fenomena puncak gunung es, di mana tersembunyi potensi konflik yang lebih besar. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dikaji," papar dia, Senin (23/4).

Pertama, kata Mahfudz, terkait dengan adanya kesenjangan kesejahteraan standar kesejahteraan. Kedua, pembagian tugas operasional di lapangan. Ketiga, profesionalisme sumber daya manusia dan disiplin organisasi yang masih kurang. "Terakhir, penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran oleh aparat," ujar Wasekjen PKS tersebut.

Ia menilai, dalam hal ini DPR, khususnya komisi I, tak bisa memberikan bantuan. Karena fungsi DPR hanya menjalankan pengawasan, legislasi, dan anggaran. Sementara itu, terkait dengan pembinaan dan penegakan disiplin organisasi, kata dia, itu sepenuhnya menjadi tugas pemerintah.

Sebelumnya, empat orang TNI ditembak dalam bentrok antara Kostrad dan Brimob di Gorontalo. Kejadian berawal pada Sabtu (21/4) pukul 23.30 WITA ketika satu regu anggota Brimob sedang mengadakan kegiatan patroli di wilayah Polres Limboto. Di tempat itulah ada sekelompok orang yang melempari batu dan botol ke arah anggota Brimob. Akibatnya, ada dua anggota Brimob yang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Limboto.

Setelah itu, anggota Brimob lain melakukan pengecekan kembali ke sekitar tempat kejadian dan razia di sekitar Ahad pukul 01.00 WITA. Razia ini kemudian mengamankan dua anggota TNI. Kejadian ini yang selanjutnya memicu aksi tembak menembak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika