REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan warga Batang berkumpul di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/4). Mereka melakukan aksi penolakan pembangunan PLTU.

Ratusan warga yang terdiri dari petani dan nelayan berbondong-bondong dari Batang menuju kantor Gubernur Jateng. Mereka menolak pembangunan PLTU yang direncanakan dibangun diatas lahan subur dan akan mengganggu lingkungan. PLTU seluas 5.000 hektare akan dibangun di empat desa, yakni Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, dan Roban.

Ketua Paguyuban Rakyat Batang Berjuang untuk Konservasi, M. Ali Tafrihan menegaskan penolakan tugas pembangunan tersebut. Dia mengatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) pun telah menolak tegas. Pasalnya, daerah pantai Ujungnegoro-Roban merupakan kawasan lindung nasional.

Terancam mata pencaharian mereka, para petani dan nelayan pun menyatakan aspirasi penolakan. Dengan membawa spanduk dan bendera merah putih, mereka menyerukan penolakan. Puluhan aparat berjaga di depan gerbang kantor gubernur.

Perwakilan warga Batang lain, Kasnoto mengatakan, tanah calon lahan PLTU biasa ditanami padi dengan hasil panen tiga kali dalam setahun. Sistem irigasi teknis yang diterapkan disana merupakan hasil pembangunan masa Presiden Soeharto pada tahun 1983. Dia juga mengatakan, kebanyakan warga adalah buruh tani. Jika lahan itu dijual, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian.

Janji pekerjaan yang ditawarkan nanti di PLTU pun tak diterima. Menurut Kasnoto, hal serupa sudah terjadi di PLTU Cilacap. Namun janji pekerjaan tesebut tak berdampak baik. "Kami ke PLTU Cilacap. Setelah adanya PLTU, meresahkan masyarakat. Dijanjikan pekerjaan, sedikit demi sedikit di PHK," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika