REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN---Pedagang kaki lima diduga banyak yang terjebak utang pada rentenir akibat kesulitan mencari tambahan modal dari bank karena tidak memiliki jaminan untuk diagunkan. "Tidak sedikit para pedagang kaki lima (PKL) yang harus mencari pinjaman ke rentenir untuk tambahan modal usaha. Ini terjadi karena mereka tidak memiiki jaminan jika harus meminjam ke bank," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Maksum.

Ditemui usai pelantikan DPW APKLI Sumut, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan keberadaan PKL karena PKL memegag peranan cukup besar dalam perputaran ekonomi bangsa ini.

Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan, karena selama ini para PKL dalam menjalankan usahanya hanya secara tradisional tanpa adanya manajemen yang baik sehingga sulit untuk berkembang. "Pemerintah daerah harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada PKL agar bisa maju. Demikian juga dengan pengurus APKLI di daerah juga harus mampu membuka jaringan seluasnya dengan berbagai pihak demi kesejahteraan anggotanya dalam hal ini para PKL," katanya.

Sementara Ketua APKLI Sumut Pemiga Orba Yusra mengatakan kurangnya pembinaan dan kurang permodalan adalah hal utama yang membuat para PKL sulit berkembang. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang hanya betusaha dengan seadanya.

Ke depan hal itu harus diubah dengan menjadi pedagang yang kreatif serta inovatif untuk menjawab tantangan zaman yang semakin selektif, dan untuk itu tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama pemerintah daerah.

"Permudahlah akses permodalan bagi para PKL, karena selama ini tidak sedikit di antaranya yang terlilit rentenir karena sulit mendapat tambahan modal dari bank. Namun para PKL juga harus taat azas dan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing, sehingga tidak ada lagi PKL yang terus digusur," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika