REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pelaksana Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J Piliang menilai, percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dilakukan untuk mengantisipasi agenda pemilu legislatif yang sudah mulai berjalan. "Percepatan rapimnas dilakukan untuk mengantisipasi silent operation atau special operation lain selama pemilu legislatif berjalan," katanya di Jakarta, Rabu (18/4).
Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar berencana untuk memajukan pelaksanaan rapimnas dari semula Oktober menjadi Juli mendatang. Alasannya, untuk mengikat dan menetapkan dukungan DPD terhadap Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden pada pemilu 2014 mendatang.
Rencana ini pun dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah di internal partai karena belum dikomunikasikan dengan baik ke para tokoh. Khususnya yang tidak duduk di kepengurusan. Indra menambahkan, bagi siapa pun tokoh yang ingin memengaruhi pelaksanaan rapimnas, maka harus menghubungi pimpinan DPD I. Karena percepatan itu merupakan usulan DPD I.
Namun, jelasnya, Golkar baru dalam tahapan internal organisasi untuk menentukan capres yang diusung partai. Untuk 2014, tahapannya baru dimulai Mei sampai Juli 2014. "Itu yang resmi, sesuai agenda KPU. Partai Golkar tahun ini ada dalam tahapan program karya-kekaryaan setelah tahapan konsolidasi-kaderisasi pada 2010-2011.''
Karenanya, hingga saat ini mekanisme penentuan capres Golkar masih belum ditentukan. Baru akan diputuskan pada rapimnas 2012 dan menjadi satu-satunya alat ukur. Menanggapi dinamika elit yang terjadi saat ini, ia memandang hal itu memang sebagai ciri khas partai. Meskipun begitu, bukan cerminan internal organisasi partai Golkar.
"Data yang dimiliki Balitbang DPP yang saya ketuai, memang menunjukkan dukungan maksimal pada Aburizal Bakrie sebagai capres partai. Setelah ada keputusan rapimnas tentang siapa yang jadi capres, baru organisasi bergerak maksimal," papar Indra.
Apalagi, jelasnya, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) ditetapkan 3,5 persen. Dengan presidential threshold 25 persen. Sehingga, hanya memungkinkan akan ada maksimal tiga pasangan capres. Karenanya, mustahil Partai Golkar akan 'main-main' secara keorganisasian.
Untuk pilpres, ia pun menegaskan kalau partai akan memberlakukan disiplin layaknya pilkada. Disiplin partai untuk pilpres 2014 dibuat dalam bentuk peraturan organisasi yang disahkan dalam rapimnas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika