REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar menilai interpelasi terkait kebijakan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, perlu dilakukan. Anggota Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan interpelasi itu bertujuan korektif, yakni mengingatkan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar taat pada ketentuan perundang-undangan tentang tata kelola BUMN.

"Ini untuk mencegah upaya-upaya pihak tertentu menjadikan BUMN sebagai sapi perahan mereka," jelas Bambang, di Jakarta, Rabu (18/4).

Bambang menyatakan Masa lalu BUMN amat memprihatinkan karena hanya dijadikan alat kekuasaan. Di masa reformasi ini, sejumlah peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mendorong BUMN menjadi korporasi-korporasi yang profitable sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara.

Bambang menjelaskan, keputusan Dahlan mendelegasikan sebagian kewenangan Menteri BUMN kepada pejabat eselon I Kementerian BUMN, Dewan Komisaris dan Direksi BUMN bisa dilihat sebagai improvisasi Dahlan yang cukup konstruktif untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja BUMN. Namun, kata Bambang, pendelegasian itu harus terukur, sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

"Sangat berbahaya jika mengangkat direksi BUMN tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Tim Penilai Akhir (TPA)," paparnya. Keputusan ini merusak sistem, karena bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan-kekuatan politik melakukan intervensi. Kalau keputusan Menteri BUMN itu tidak dikoreksi melalui interpelasi, sama artinya DPR memosisikan kembali BUMN seperti masa lalu, yakni menjadi ATM pihak-pihak tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika