REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, melarang seluruh kadernya di DPR untuk ikut serta dalam pengajuan interpelasi kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Ia menilai rencana interpelasi tersebut tidak tepat dan jauh dari asas manfaat.

''Anggota fraksi Partai Demokrat justru harus membantu Menteri BUMN untuk menjelaskan konteks kebijakan tersebut,'' kata Anas, Selasa (17/4).

Menurut Anas, interpelasi memang hak konstitusional DPR. Hanya saja, hak tersebut harus digunakan secara tepat, bijak dan mempertimbangkan asas manfaat.

Untuk saat ini, lanjutnya, interpelasi justru akan bisa menjadi faktor potensial yang memanasnya cuaca politik. Bahkan, pengajuan hak interpelasi dinilai kurang menguntungkan bagi ketenangan dan konsentrasi kerja pemerintah.

''DPR masih bisa menempuh cara lain untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan konstruktif,'' pungkas mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika