REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI - Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) merespon positif rencana penghentian sementara (moratorium) batubara yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi. Direktur Eksekutife APBI Mirza Hafiz di Jambi, Senin (16/4) mengatakan, pada dasarnya para pengusaha tidak keberatan, jika rencana tersebut memang untuk kebaikan bersama.
"Kita setuju saja, kalau memang itu adalah merupakan kebijakan Gubernur," kata Mirza. Tidak ada alasan bagi pengusaha batubara selaku investor, untuk mengangkangi kebijakan pemerintah. Apalagi para pengusaha itu bisa berinvestasi di Jambi karena kemudahan dan campur tangan pemda.
"Makanya, tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya. Kalau itu memang yang terbaik menurut pemerintah," katanya. Meski demikian, dia berharap gubernur benar-benar mempertimbangkan matang rencana tersebut. Untung ruginya, kata dia, harus menjadi perhatian utama gubernur sebelum mengeluarkan kebijakan.
Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. "Harus dianalisia dulu. Kalau moratorium justru merugikan daerah, rencana ini harus dipertimbangkan ulang. Saya rasa, tidak salahnya para pengusaha diajak bicara agar analisanya seimbang," katanya.
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dipastikan akan mengeluarkan kebijakan moratorium batubara mengingat dampak negatifnya sangat banyak dirasakan masyarakat. Kepastian itu ditegaskan Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal.
"DPRD sudah mengadakan pertemuan dengan Gubernur tiga hari lalu. Mengenai Batubara, Gubernur sepakat dan satu suara dengan dewan untuk menghentikan batubara," katanya.
Gubernur merasa prihatin dan tak ingin menyakiti masyarakat sehingga terpaksa menyetujui rencana moratorium itu. Menurut dia, sikap gubernur yang sangat tegas itu untuk menepis berbagai tudingan yang menyebutkan bahwa dia takut kepada pengusaha batubara. "SK segera diterbitkan dalam waktu dekat," katanya.
Politisi Gerindra Syahbandar mengapresiasi sikap gubernur yang akan memoratorium batubara itu. Apapun risikonya, DPRD akan mendukung gubernur.
"Kalaupun mereka hengkang dari Jambi, terserah. Toh, masih banyak cara lain untuk mendatangkan investor," katanya. Menurut dia, ketika harus memilih, maka gubernur harus memilih masyarakat, bukan pengusaha. Suara masyarakat harus didengar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika