REPUBLIKA.CO.ID, Surabaya -- Sedikitnya 4000 korban lumpur semburan lumpur Lapindo Sidoarjo mendatangi kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Senin (16/4). Mereka adalah warga yang belum menerima pelunasan ganti rugi yang tinggal 20 persen dari pihak PT Minarak Lapindo.Padahal, mereka adalah warga yang desanya terkena langsung dampak semburan lumpur sejak 6 tahun lalu.
Seorang Warga Jatirejo, Joko mengungkapkan, pihaknya dan sekitar 12 ribu Kepala Keluarga lain yang masuk wilayah peta dampak lumpur justru belum menerima pelunasan sebesar 20 persen dari PT Lapindo. Padahal, beberapa desa yang ada diluar peta dampak lumpur justru telah menerima pelunasan ganti rugi dari pemerintah.
Menurutnya Pemprov berlaku tidak adil terhadap korban lumpur Lapindo. Jika ini dibiarkan dapat berpotensi terjadinya konflik horisontal sesama warga. Oleh karena itu, Gubernur harus tegas untuk menyikapi hal ini.
"Kalau koordinator korban tidak meredam desa yang lama ini, konflik horisontal sulit dihindari, karena pemerintah tidak adil menyelesaikan kasus ini," kata Joko pada Republika.
Lebih lanjut, Joko mengatakan, beberapa desa yang masuk peta dampak namun belum mendapat pelunasan sebesar 20 persen antara lain desa Jatirejo, Siring, Renokenongo (Porong) serta Kedungbendo (Tanggulangin). Sedang desa yang baru terkena dampak namun sudah mendapat pelunasan adalah Besuki, Babatan, Kedungjangkrik, Dinojo dan Pejaragan.
Aksi ini dilakukan sejak pagi tadi dengan melakukan blokir jalan di ruas jalan Porong Sidoarjo. Selanjutnya, massa yang terdiri dari beberapa elemen warga seperti, Gabungan Korban Luapan Lumpur, Cash dan Carry, dan Pagere Kontrak ini melanjutkan aksi longmarch menuju Gedung Pemprov Surabaya.
Ketua Paguyuban Pagare Kontrak, Sunarto mengungkapkan, Gubernur harus melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan kasus ini. Jika tidak dilunasi juga, pihaknya mengancam akan memblokir ruas jalan Porong dan akan menutup tanggul hingga ganti rugi dilunasi.
"Kita akan blokir jalan Porong dan tutup tanggul lagi sampai dilunasi," katanya.
Selanjutnya perwakilan delegasi warga menemui pemerintah provinsi masuk ke dalam gedung Pemprov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika