REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Organisasi Gabungan Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Bali menilai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan membuat para pengusaha angkutan umum merugi.
"Jika pembatasan BBM diratakan, maka paling merasakan dampaknya adalah pengusaha angkutan antarkota dan antarprovinsi (AKAP)," kata Ketua Organda Bali I Ketut Eddy Dharma Putra, di Denpasar, Senin (16/4).
Dia menjelaskan, sebab hal itu akan mengganggu operasional angkutan tersebut yang membutuhkan cukup banyak bahan bakar.
Tidak menutup kemungkinan, tambah Eddy, hal tersebut berdampak lebih buruk lagi, yakni membuat usaha angkutan itu gulung tikar.
"Oleh karena itu jika kebijakan tersebut akan diberlakukan pemerintah harus memperhatikan para pengusaha angkutan umum dengan memberikan beragam subsidi untuk meringankan operasional," ujarnya.
Menurut Eddy, apabila tidak ada penyesuaian terkait kebijakan tersebut maka pihaknya tentu akan menolaknya. Sebab, lanjut dia, dari sekitar 40 ribu unit armada angkutan umum yang beroperasi di Pulau Dewata, 80 persen di antaranya merupakan jenis AKAP.
"Pembatasan BBM diberlakukan tanpa adanya penyesuaian bagi angkutan umum tentu akan membuat para pengusaha semakin terpukul padahal selama ini kondisi di Bali sudah cukup terpuruk," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
