REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, membeberkan isi kesepakatan Gerindra dengan Demokrat. Ada tiga poin terkait hal tersebut. Ini dia isinya:

Pertama, Demokrat meminta sisa periode DPR yang hanya dua tahun harus dimanfaatkan untuk efektifitas demokrasi. Aspirasi rakyat harus terus dihimpun dan didengar DPR sehingga pembangunan semakin maksimal. DPR juga harus terus menjalankan fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran.

Demokrat juga meminta Gerindra untuk mendukung produktifitas kebijakan pemerintah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat harus diperbaiki agar kemaslahatan rakyat tetap menjadi prioritas. Demokrat juga menginginkan Gerindra untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014.

"Kami tidak ada masalah dengan itu semua. Namun harus dipahami, kesepakatan itu bukan berarti kita harus berkoalisi," jelas Ahmad Muzani, saat dihubungi, Ahad (15/4).

Masalah kesejahteraan rakyat misalkan, Demokrat dengan Gerindra belum tentu memiliki kesamaan pandangan terkait harga BBM. Demokrat ingin naik, sedangkan Gerindra tidak, karena kalau harga BBM naik akan semakin memberatkan kehidupan rakyat. Sementara, pemerintah masih mampu menyubsidi lebih besar agar harga BBM tidak naik.

Terkait dengan dukungan SBY Boediono, Muzani menjelaskan, pihaknya pasti mendukung. Tidaklah mungkin pihaknya menginginkan pemerintahan diganti, karena hal itu akan menghambat proses demokrasi. "Tapi ketika Pemilu 2014 berbeda lagi. Kita sudah menggerakkan mesin partai kami agar kami maksimal dalam bertarung pada tahun itu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika