REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—RUU Pemilu menjadi kunci pembuka konstelasi baru di kancah politik nasional. Khususnya peta politik partai anggota secretariat gabungan (setgab) di DPR. Koalisi yang sebelumnya digawangi Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP tampaknya akan berubah.
Golkar dan PKS diperkirakan akan menjadi kekuatan di luar setgab. Ini menyusul sikap keras kedua partai itu terhadap beberapa kebijakan dan rencana pemerintah. antara lain kasus Bank Century dan terakhir terkait dengan rencana kenaikan harga BBM.
Sebagai gantinya, Demokrat menggandeng Gerindra dan Hanura yang selama ini berada di luar koalisi. Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengaku memang ada komunikasi antara dua partai non koalisi dengan Demokrat.
Hanya saja, katanya, itu msaih sebatas untuk menyamakan pandangan terkait pembahasan RUU Pemilu. ‘’Itu bukan rapat setgab koalisi, hanya rapat biasa. Kami kan sering ketemu. Kalau semalam itu bertemu saat skors lobi-lobi antar fraksi untuk RUU Pemilu,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).
Perwakinan dua aliran politik yang sebelumnya berseberangan itu terlihat ketika Demokrat bersama dengan empat fraksi lain, PKS, PPP, PAN, PKB, mengadakan pertemuan intensif dengan Hanura dan Gerindra. Mereka menyamakan sikap soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), kursi per dapil, metode koversi suara jadi kursi, dan sistem pemilu.
Hasilnya, fraksi-fraksi itu selain PKS, menghasilkan kesepakatan penuh soal RUU Pemilu. dengan besaran PT 3,5 persen, dapil 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, sistem terbuka, dan metode konversi kuota murni. Meskipun menyepakati sikap ini, namun PKS menyatakan sikap yang berbeda dengan memberikan minderheit nota (nota keberatan) atas pengesahan RUU Pemilu.
Ternyata, koalisi baru itu pun berlanjut. Pasalnya, enam fraksi dengan komposisi Demokrat, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura berniat melanjutkan hubungan yang telah berjalan itu. malah, ada draf kerja sama yang mengikat fraksi-fraksi tersebut untuk saling mendukung dan menyukseskan kebijakan pemerintah di parlemen.
‘Itu bukan kontrak koalisi, hanya draf untuk kerjasama di parlemen. Jadi gerindra diajak untuk bersama-sama melanjutkan jalan ke depan,’’ ujar dia.
Menurut Edhie, ada tiga poin di dalam draf itu. intinya, berisi mengenai kebersamaan dan dukungan terhadap pemerintah. misalnya, mensukseskan kebijakan pemerintah untuk rakyat. ‘’Tapi kami anggap bukan koalisi karena ini hanya tataran di DPR,’’ tambahnya.
Ia mengaku, kalau draf itu merupakan usulan dari Demokrat. Hanya saja, memang belum ditandatangani karena ia mengaku harus mengkomunikasikan itu dengan DPP. ‘’Kami juga harus bicara ke Prabowo (Prabowo Subianto). Tapi bagi kami ini bukan kontrak koalisi hanya untuk memperkuat kebersamaan di DPR,’’ pungkas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika