REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta Pemerintah Provinsi Banten segera melengkapi fasilitas untuk peringatan bahaya bencana gempa dan tsunami untuk mengurangi risiko atau dampak bencana tersebut.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Suhardjono di Serang, Rabu mengatakan, kelengkapan sarana dan fasilitas peringatan bencana di wilayah Banten dimaksudkan untuk mengantisipasi dan melengkapi sarana yang sudah ada saat ini, sehingga jika terjadi bencana, risiko dan dampak bencana tersebut tidak terlalu besar bagi masyarakat sekitar karena sudah diantisipasi.
"BMKG sebagai institusi yang produknya berupa informasi di antaranya mitigasi bencana, kami mengharapkan bagaimana agar informasi tersebut bisa dimanfaatkan dan diterima masyakat," kata Suhardjono usai rapat kordinasi terkait mitigasi bencana dengan Pemprov Banten.
Ia mengatakan, agar informasi terkait mengenai mitigasi bencana tersebut sampai kepada masyarakat, tentunya membutuhkan sarana atau infrastrukturnya seperti sirine, DVB, stasiun, monumen untuk evakuasi warga dan lainnya.
"Semua informasi BMKG itu sifatnya masih terstruktur, sehingga harus bisa diterima masyarakat agar menjadi informasi yang sifatnya kultur. Tentunya BMKG harus bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Suhardjono.
Ia mencontohkan salah satu informasi yang disampaikan dalam bentuk suara sirine. Harus ada kesepakatan dengan warga setempat terkait pemasangan dan juga suara sirine, karena khawatir suara sirine tersebut memiliki kesamaan degan suara lain yang membuat masyarakat salah pengertian dan malah menjadi tidak efektif.
"Pemasangan sirine dan bentuk suaranya agar bisa diterima masyarakat, pemerintah daerah yang harus menghubungkannya dengan masyarakat setempat melalui workshop atau kegiatan lainnya," kata Suhardjono.
Selain sirine, kata dia, ada juga peralatan DVB yang akan membantu untuk aktivasi sirine juga bisa mendeteksi besar kecilnya goncangan gempa dan memberikan gambaran dari dampak gempa tersebut bagi masyarakat. "Ini akan dicoba untuk tahun 2013," katanya.
Suhardjono juga menyarankan Pemprov Banten segera membuat monumen di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap paling aman dari gempa dan tsunami. Tujuan pembangunan monumen itu agar menjadi tempat evakuasi bagi masyarakat jika terjadi bencana.
Sementara itu Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Asda III) Pemprov Banten Eutik Suarta mengatakan, untuk membahas dan tindaklanjut dari pemaparan BMKG tersebut, ia akan segera menyampaikannya kepada Gubernur Banten.
"Untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BMKG, kami akan segera melaporkan kepada Ibu Gubernur," kata Eutik. Usai memberikan pemaparan di Pemprov Banten terkait mitigasi bencana, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Suhardjono langsung kembali ke Jakarta terkait peristiwa gempa 8,9 SR yang terjadi di Aceh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika