REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan melanjutkan kembali rencana pembatasan pemakaian premium mobil pribadi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi sesuai APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Rabu (11/4), mengatakan mekanisme pembatasan akan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan (cc), sehingga tidak semua mobil pribadi yang menggunakan premium terkena kebijakan tersebut. "Pelaksanaannya akan dimulai di wilayah Jawa-Bali yang memang sudah siap infrastrukturnya," katanya.
Menurut dia, jika tidak dilakukan upaya pengendalian, maka konsumsi BBM bersubsidi bakal menembus 46-47 juta kiloliter atau jauh di atas asumsi 40 juta kiloliter. Saat ini, mobil pribadi memang mengonsumsi premium bersubsidi terbesar yakni mencapai 53 persen dari total volume.
Ia juga mengatakan, kendaraan sepeda motor masih boleh menggunakan premium. Evita menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri ESDM sebagai payung hukum pelaksanaan pembatasannya. "Kami targetkan Permen ESDM itu bisa terbit pada April ini atau awal Mei 2012," katanya.
Permen ESDM akan menjadi turunan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari 2012.
Juru Bicara Pertamina, M Harun mengatakan, pihaknya memerlukan waktu untuk persiapan melaksanakan program pembatasan tersebut. "Kalau aturannya keluar Mei, kami perlu waktu pelaksanaannya antara 2-3 bulan, sehingga baru bisa diimplementasikan Juli-Agustus 2012," katanya.
Menurut dia, sejak dulu, pihaknya sebenarnya sudah menunggu aturan pelaksanaan pembatasan tersebut. "Berdasarkan aturan itu, Pertamina akan siapkan apa yang perlu ditambah, apakah investasi dan lainnya," katanya.
Waktu dulu, lanjutnya, pihaknya sudah menyiapkan tangki-tangki di depo BBM untuk diisi pertamax. "Karena tidak jadi, kami isi premium lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika