REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia harus lebih efisien dan memperketat aturan dalam hal perdagangan luar negeri. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menuturkan kementerian perdagangan, Bank Indonesia, dan Bea Cukai harus memberbaiki sistem dan mekanisme pencatatan perdagangan.
"Sekarang ekspor kita ke Cina banyak yang tak tercatat, banyak penyelundupan," ujar JK usai reuni mantan menteri perdagangan di Kementerian Perdagangan, Senin (9/4). JK juga menuturkan, jika ada perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang jelas-jelas terbukti merugikan Indonesia, perlu ditinjau ulang. "Kalau ada hal-hal yang jelas-jelas merugikan ya perlu dirundingkan ulang," ujar JK.
Namun, ia menekankan industri dalam negeri harus bisa bersaing agar tak terus menerus mengalami defisit perdagangan. Selama ini, sejak penandatanganan perjanjian bebas Asean-Cina, industri Indonesia banyak yang terpuruk. Produk impor semakin banyak yang masuk dan defisit perdagangan kian lebar.
Dalam reunian dan silaturahim mantan menteri perdagangan turut hadir Mary Elka Pangestu, Arifin Siregar, Rahmat Saleh, Rahardi Ramelan, Billy Yudono, dan Bob Hasan. Mary dan Billy menuturkan, pertemuan ini hanya reuni dan ngobrol-ngobrol biasa terkait perdagangan dari masa ke masa. "Tak ada obrolan serius, cuma silaturahim aja," ujar Mary.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
