REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah  Mada (UGM), Arie Sudjito, mengatakan, desakan pemberian sanksi dari anggota koalisi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan upaya untuk mendapatkan akses di kementerian.

‘’Tapi mereka menunggu. Kalau dikasih alhamdulilah, kalau tidak dikasih berharap. Apalagi ini untuk kepentingan 2014,’’ katanya kepada Republika, Ahad (8/4).

Ia pun melihat, hubungan antaranggota koalisi tidak dibangun secara kuat. Melainkan hanya untuk bersaing berebut posisi di hadapan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Bahasa kasarnya cari muka. Bahasa elegan, saling mengerdilkan posisi masing-masing,’’ tambahnya.

Menurut Arie, posisi saat ini pun sulit baik bagi Demokrat. Karena apapun keputusan yang diambil, partai penguasa tersebut yang akan dianggap paling bertanggung jawab. Selain itu, jika ternyata mengeluarkan PKS dari koalisi, maka Demokrat akan menambah musuh. Apalagi saat ini Demokrat menghadapi banyak masalah internal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika