REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan, keputusan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM pasti akan mendapatkan sanksi. Skenarionya, jika PKS masih tetap dalam koalisi maka jatah menterinya akan dikurangi satu.

‘’Pasti ada sanksinya. Kalau mereka masih di dalam, hilang satu (menteri). Kalau keluar, implikasinya mungkin mereka menarik menteri mereka,’’ katanya kepada Republika, Ahad (8/4). Hanya saja, ia tidak tahu posisi menterinya karena itu merupakan kewenangan presiden.

Bisa saja, lanjutnya, kalau PKS menyatakan keluar dari koalisi, namun tiga menterinya tetap dipertahankan. Hanya saja, kader tersebut harus menyatakan keluar dari partainya. Seperti pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika