REPUBLIKA.CO.ID, Isu pencoretan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi tidak untuk mengalihkan isu kenaikan harga BBM, demikian Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya, mengutarakan pandangannya.Pencopotan itu, ujarnya, sebagai dampak dari sikap PKS yang tidak memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah. Langkah itu, menuruti dia, dianggap melanggar code of conduct koalisi.
"Situasi di paripurna itu tidak mungkin dikondisikan," ujarnya ketika dihubungi Republika, Jumat (6/4). "Perkembangannya pun sangat dinamis dan tidak dapat diperkirakan. Makanya, ini hanya ekses yang ditinggalkan dari paripurna,’’ katanya.
Ia menilai, sikap sekretariat gabungan (setgab) koalisi pendukung pemerintah merupakan bentuk respon dari PKS yang telah melakukan pelanggaran kode etik berulang-ulang. Sehingga, ia melihat reaksi mengeluarkan PKS sebagai kewajaran.
Setiap saat, menurut Bima, selalu ada penyegaran kode etik setgab. Terakhir, dilakukan 11 Mei 2011 usai pengurangan jatah menteri PKS. ‘’Pelanggaran terhadap code of condut itu (insiden) terbaru." ujarnya.
"Kalau ada parpol koalisi tak sjalan dengan kebijakan strategis maka akan diajak bicara. Tapi kalau tidak bisa diajak bicara, maka dia harus mengundurkan diri. Itu yang dibahas,’’ jelas Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
