REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Menteri Sosial yang juga politisi asal PKS, Salim Segaf Aljufri tak mau berspekulasi mengenai nasibnya di kabinet Indonesia Bersatu II. Ia menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki hak prerogratif.

Namun, ia tak menyangkal jika terjadi pembahasan di internal PKS untuk mempertimbangkan bertahan atau keluar dari koalisi. ”Ada keinginan untuk mundur tapi menurut saya masih dalam pembahasan,” katanya saat ditemui di istana kepresidenan, Kamis (5/4).

Ia mengatakan keinginan mundur atau tidaknya tergantung pada pilihan masyarakat. ”Tapi kita masih membicarakan hal tersebut,” tambahnya.

Menurutnya, nasib koalisi sangat bergantung pada Presiden SBY. Karena kontrak koalisi pun ditandatangani antara partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi dengan Presiden Republik Indonesia tentang code of conduct (tata etika) dan efektifitas pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014.

”Saya pikir untuk pembahasan, antara ketua partai dengan presiden. Setgab pimpinanya yang memutuskan Kalau menteri, ya biasa-biasa saja. Kita (menteri dari PKS) biasa-biasa saja,” katanya.

Ia menegaskan publik harus membedakan tanggapan yang diberikan oleh partai politik lain dan tanggapan oleh presiden. Termasuk tanggapan yang dilontarkan oleh sekretaris Setgab, Syarif Hasan.”Begini, apa yang disikapi oleh parpol lain, presiden pun lain. Jadi dibedakan. Mungkin Setgab itu Syarif Hasan ya, pendapat pribadi dia sendiri,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika