REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menyangkut koalisi di sekretariat gabungan (setgab) ada di Majelis Syuro dengan Presiden SBY. "Jalurnya adalah Majelis Syuro dan SBY, jadi apapun keputusannya kami terima," ujar Juru bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Rabu (4/4).

Ketika ditanya mengapa PKS tidak diundang ke kediaman Ketua Koalisi Setgab, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tadi malam. Mardani mengatakan tidak mengetahui, apakah PKS diundang atau tidak.

"Kita diundang silahkan kalau tidak diundang tidak masalah. Yang paling utama adalah bekerja buat publik, dan itu kami konsisten, ini bisa dilihat di century, mafia pajak dan BBM, bukan kita ingin berbeda, namun kita bekerja buat publik. Yang jelas, kami tidak akan lari dari keputusan kami," ujar Mardani.

Masalah pencopotan menteri, bukan wewenang PKS untuk ngotot, Pasalnya hal itu adalah hak preogratif Presiden SBY. "Kami tidak akan menangis dan meratap. Kami tidak bicarakan itu. Kami tidak akan menangis dan meratap kalau menteri dari PKS dicopot," paparnya.

Dia mengatakan, masalah pengunduran diri PKS dari koalisi bukan wewenang anggota, tetapi Mejlis Syuro. Karenanya, dia belum mau menanggapi karena memang belum ada pembicaraan akan keluar dari koalisi. "PKS, saya ingatkan fokusnya buat bekerja buat publik, kalau ada yang protes PKS tidak pro rakyat, silahkan, kami fokus bekerja saja, "imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika