REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengemukakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melanggar kesepakatan kontrak koalisi karena dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memilih opsi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Tadi malam (pertemuan setgab) kita, semua anggota parpol koalisi (kecuali PKS) ditanyakan, ini melanggar atau tidak? Jawaban semua parpol koalisi mengatakan PKS melanggar," kata Aburizal Bakrie usai menerima pengurus DPD I dan II se-Jabar di kediamannya di Jakarta, Rabu (4/4).
Aburizal menjelaskan memang dalam pertemuan setgab di Cikeas tadi malam tidak dibicarakan soal pemecatan PKS. Tetapi masing-masing parpol diminta pendapatnya terkait keputusan politik yang diambil PKS. Namun, mengenai tindakan apa yang akan diambil Presiden SBY, dirinya tidak tahu.
Aburizal menjelaskan dalam pertemuan tersebut Sekretaris Setgab Syarif Hasan menjelaskan adanya perbedaan keputusan resmi yang diambil PKS. "Tentu yang kita harapkan agar Presiden bisa lebih mudah untuk ambil keputusan," kata Aburizal.
"Keputusan yang diambil oleh PKS, saya yakin punya niat baik bagi bangsa ini meski caranya berbeda," katanya.