REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak pernah mengangkat isu akan keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, meskipun harus keluar, mereka mengindikasikan siap.

"Ketua Majelis Syuro PKS menyatakan kami siap di dalam dan luar koalisi," ungkap Juru Bicara DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Republika, Selasa (3/4). Isu keluar dari koalisi diakuinya bukan datang dari pihak mereka, melainkan pihak lain. Namun, Mardani tidak menyebutkan siapa.

Mardani mengatakan kalau masalah beberapa menteri dari PKS di kabinet SBY adalah hak prerogatif presiden. Pihaknya menyatakan hanya ingin mendukung rakyat.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan akan merasa kehilangan apabila PKS sampai keluar dari koalisi.

"Rasanya kehilangan teman sejawat," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 April 2012. "Tapi saya juga paham jika keluarga besar Demokrat gundah terhadap langkah dan sikap politik PKS,"  

Ia menambahkan hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya kewenangan untuk menentukan apakah PKS tetap berada dalam koalisi atau tidak. Golkar, kata Priyo tidak akan campur tangan atas perlakuan Presiden terhadap PKS. 

"Saya sebagai salah satu pimpinan Golkar tak menyarankan PKS dihukum. Kami juga tak mendorong Pak SBY untuk melakukan apapun terhadap PKS," ujarnya.

Posisi PKS dalam koalisi pemerintahan SBY memang sedang menjadi sorotan pasca keputusan mereka menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna soal kenaikan harga BBM Jumat lalu. 

Sikap berseberangan tersebut diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak digubris anggota koalisi lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika