REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gonjang-ganjing permasalahan bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini, karena kontroversi partai politik (Parpol). Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, Selasa (3/4). Menurutnya, parpol sudah terlibat terlalu jauh pada permasalahan tersebut.

Naik atau tidaknya BBM, kata dia, sesungguhnya tidak akan berdampak pada meluasnya permasalahan. Justru intervensi parpollah yang dapat mengganggu perekonomian rakyat. “Kontroversi itu seperti efek domino dan memperkeruh keadaan,” kata dia.

Karena itu, lanjutnya, kapasitas menaikkan BBM atau tidak, seharusnya tidak dilakukan mendadak oleh pemerintah, melainkan dalam jangka waktu secara bertahap. Dia mencontohkan, apabila BBM ingin dinaikkan satu hari ke depan, maka satu hari sebelumnya pemerintah mengumumkan. Hal itu, kata dia, dapat mengurangi kontroveri politik.

Mengenai penolakan dari masyarakat, kata Jimly adalah hal wajar dan tidak akan berlangsung lama. “Kalau yang menolak kan paling hanya tiga hari selesai,” ujarnya. Kendati demikian, Jimly mengingatkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat sebelum menaikkan BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika